Isu

Rencana DPR untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) menarik perhatian yang begitu besar dari berbagai kalangan. Hal tersebut tidak lepas dari sejumlah pokok isi RUU KIA yang dianggap cukup kontroversial dan menarik perhatian masyarakat luas. Salah satu poin yang menarik perhatian berbagai pihak—baik masyarakat (secara spesifik perempuan) dan perusahaan—adalah masa waktu cuti yang diberikan kepada ibu melahirkan, yaitu minimal enam bulan. Lebih lanjut, gaji tiga bulan pertama bagi mereka yang cuti melahirkan tetap diberikan secara penuh. Dari poin tersebut, timbullah pro kontra dari berbagai pihak. Baik pemerintah, swasta, dan masyarakat khususnya pekerja wanita memiliki pandangannya masing-masing terhadap RUU KIA.

Misalnya, ada pihak dari perusahaan yang berpendapat bahwa undang-undang tersebut memberatkan para pebisnis karena harus menggaji karyawan selama tiga bulan yang tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap perusahaan. Namun, peraturan ini disetujui oleh serikat buruh, pekerja, dan aktivis HAM karena melindungi hak mereka sebagai pekerja dan perempuan. Adapun alasan DPR memutuskan RUU KIA kedalam RUU Inisiatif DPR salah satunya adalah untuk mengatasi problematika stunting di Indonesia serta memberikan ibu hamil haknya untuk merawat anak dan mendapatkan fasilitas khusus ketika sedang dan sesudah hamil untuk menciptakan SDM yang unggul bagi bangsa. Walau begitu, aturan yang terlihat menguntungkan pekerja dan ibu hamil juga mempunyai sisi negatif layaknya pedang bermata dua. Namun, di sisi lain, penciptaan fasilitas dan ruang aman untuk mendorong pertumbuhan SDM yang unggul–yang tentunya memberikan efek multiplier terhadap ketiga stakeholders—juga harus dipertimbangkan, sebagaimana tertuang dalam tujuan RUU KIA. Oleh karena itu, guna merumuskan butir-butir kebijakan yang solutif, efektif dan tepat sasaran, perlu ada kolaborasi dan kompromi antar stakeholder terkait. Jika Anda menjadi salah satu stakeholder diatas; masyarakat atau perempuan, perusahaan, dan pemerintah, apa yang akan Anda lakukan?

Deskripsi Penugasan

Buatlah tulisan terkait solusi kebijakan dari sesi focus group discussion (FGD) yang telah dilakukan! Sebelum sampai pada poin solusi kebijakan, mahasiswa diharapkan dapat mengulas sejumlah permasalahan yang ada terlebih dahulu. Permasalahan yang dimaksud merupakan permasalahan yang menjadi pembahasan dari sesi FGD. Barulah kemudian mahasiswa memberikan solusi kebijakan dari permasalahan yang diangkat. Mahasiswa boleh menambahkan solusi kebijakan baru apabila solusi kebijakan dari hasil FGD dirasa kurang, namun solusi kebijakan yang ditambahkan harus tetap relevan dengan pokok permasalahan. Mahasiswa diharapkan untuk menyiapkan argumen sebelum sesi FGD, agar lebih siap.

Ketentuan

1. Tugas dikerjakan secara individu.
2. Penulisan solusi kebijakan didasarkan pada interpretasi mahasiswa saat sesi focus group discussion dan sesi persiapan apabila dibutuhkan.
3. Solusi dibuat secara singkat, padat, dan jelas.
4. Solusi ditulis sesuai dengan lembar kerja yang diberikan oleh panitia PPSMB PolicyDay 2021 melalui Co-Fasilitator.
5. Tidak ada batasan jumlah kata dalam pembuatan solusi kebijakan.
6. Solusi kebijakan harus bisa dipertanggungjawabkan keorisinalitasannya.
7. Ketentuan penulisan sebagai berikut: diketik pada ukuran kertas A4, margin normal (masing-masing 2,54 cm), spasi 1,5, font Times New Roman ukuran 12.
8. Solusi kebijakan dikumpulkan dengan format PDF file Nama Gamada_SolusiPolicyDay2022 sebelum 10 Agustus 20:00 melalui Link GForm https://bit.ly/PenugasanSolusiKebijakan .
9. Penulisan solusi kebijakan menggunakan template https://bit.ly/TemplateSolusiKebijakanPolday2022