Pada tahun ini, Public Action 2023 mengangkat tema kegiatan dengan judul “Transformasi Kebijakan Perkotaan yang Berkelanjutan: Inklusivitas dalam Pengelolaan Sumber Daya dan Infrastruktur”. Di Indonesia, transformasi kebijakan perkotaan yang berkelanjutan dengan pendekatan inklusif banyak mengingat tentang pertumbuhan populasi yang cepat, urbanisasi yang pesat, dan tantangan lingkungan yang dihadapi. Dalam konteks ini, berbagai kelompok masyarakat seperti pemuda, perempuan, kelompok etnis minoritas, dan komunitas adat harus didorong untuk berpartisipasi aktif dalam merumuskan rencana kota yang berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya dan infrastruktur yang berkelanjutan juga menjadi fokus utama dalam transformasi kebijakan perkotaan di Indonesia. Pengelolaan air yang berkelanjutan juga menjadi prioritas, termasuk pemulihan dan perlindungan sumber daya air, serta pengembangan sistem pengelolaan limbah yang efisien. Selain itu, transformasi kebijakan perkotaan yang berkelanjutan di Indonesia juga harus memperhatikan tantangan khusus yang dihadapi oleh negara kepulauan ini, seperti mitigasi bencana alam, pengelolaan kawasan pesisir, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Kebijakan perkotaan yang berkelanjutan harus mempertimbangkan pemulihan ekosistem yang rusak, memperkuat ketahanan komunitas, serta menjaga kelestarian budaya dan warisan lokal.